do U know....."statistik dan pembangunan"

Setiap tanggal 26 September, bangsa Indonesia memperingati hari Statistik. Ada masalah dengan sejarah penetapan hari statistik ini, yaitu bahwa penetapannya dilakukan oleh rejim Soeharto pada tahun 1996. Salah satu prinsip statistik adalah kejujuran, sementara rejim Soeharto banyak sekali melakukan pembohongan, manipulasi, dan kecurangan.
Meskipun penggunaan data sensus bukan hal yang baru, setidaknya Kaisar Agustus sudah memulainya di kerajaan romawi, namun Indonesia baru bisa melakukan sensus secara resmi pada tahun 1961, yang kemudian tetap diadakan setiap awal dasawarsa berikutnya, yaitu pada tahun 1970, 1980, dan 1990.
Ada ungkapan terkenal yang menyatakan; “there are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.” Ungkapan ini akan segera menemukan kebenarannya di Indonesia, jikalau dihubungan dengan praktek BPS dalam menyajikan angka statistik, terutama beberapa tahun terakhir ini. Salah satu yang paling kontroversial adalah angka kemiskinan, yang realitas sosialnya disembunyikan, angka statistik resminya dimanipulasi, dan pengertian dan konsep-konsepnya diputar-balikkan.
Kepada Pertemuan Tingkat Tinggi PBB soal kemajuan MDGs telah disodorkan angka kemiskinan versi BPS, yaitu  13,33 persen jumlah penduduk, atau ada 31,02 juta penduduk miskin. Angka ini tidak mewakili kenyataan atau realitas umum di masyarakat, misalnya meningkatnya PHK, kenaikan harga kebutuhan pokok, turunnya nilai tukar petani, upah real pekerja merosot, dan lain sebagainya.
Dan, memang banyak sekali suara yang meneriaki BPS sebagai “tukang sulap” angka-angka kemiskinan.  Itu bukan rahasia umum lagi. BPS seperti mempraktekkan perkataan seorang propogandis Hitler, Goebbels; “Berbohonglah sebanyak-banyaknya, akhirnya orang akan mempercayai kebohonganmu!
Pertama, BPS mempergunakan kriteria kemiskinan yang tidak sesuai dengan kenyataan kemiskinan di lapangan, tidak sesuai dengan perkembangan, dan sangat konservatif. Sebagai missal, BPS menyebut rumah berlantai tanah dan berdinding bamboo/rumbia sebagai kriteria kemiskinan, padahal realitas sekarang menunjukkan bahwa model rumah seperti ini sudah sangat sulit di temui di kota maupun di desa (umumnya pakai rumah panggung).
Kedua, garis kemiskinan BPS sebesar Rp 211.726 ( per-maret 2010) per kapita tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Demikian pula garis kemiskinan 2.100 kalori, juga masih harus dipertanyakan sisi kemanusiaannya. Pada kenyataannya, nilai 2.100 kalori hanya cukup untuk sekedar bisa survive dan melakukan pekerjaan fisik minimal, tidak berbicara soal pembangunan mental dan fisik manusia secara utuh
Ketiga, keberpihakan BPS cenderung sebagai alat politik pemerintah, terutama dalam menyajikan data-data yang memuaskan pemerintah, meskipun itu sangat bertentangan dengan fakta lapangan.  Padahal, seorang statistikawan memiliki kode etik yang harus dijunjung tinggi, yaitu, selalu bekerja dengan jujur dan pantang menukangi data. Hanya dengan menjunjung tinggi kode etik ini, seorang statistikawan akan mendapat kepercayaan dari rakyat.
Untuk diketahui, data statistik sangatlah penting bagi pembangunan suatu bangsa, sebagaimana pernah dikatakan seorang pemimpin India; “for a long time already have we used statisics to correct the course of development”. Tanpa memegang sebuah data statistik yang benar, sebuah bangsa mustahil untuk mencapai kemajuan. Bukankah “menghilangkan sebagian orang miskin” dalam data statistik akan berdampak pada strategi pemberantasan kemiskinan yang meleset.
Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah lembaga pusat statistik yang sanggup melayani kepentingan rakyat dan kepentingan nasional; mudah diakses oleh rakyat, transfaran, menggambarkan kenyataan dengan jujur, dan menyediakan data yang benar untuk menunjang pembangunan.